Sistem Informasi Digital Penataan Ruang Bangka Barat

Total Luas Darat

284.886 Ha

Total Kecamatan

6 Unit

RDTR Disahkan

1 (Mentok)

Evaluasi RTRW

2026

Proporsi Luas Wilayah per Kecamatan

Status Dokumen Perencanaan

Hierarki Instrumen Tata Ruang

RTRW Kabupaten Berlaku

RDTR Mentok Berlaku (2024)

RDTR Jebus Penyusunan

RDTR Parittiga Validasi KLHS

Landasan Hukum & Kebijakan

Penyelenggaraan tata ruang di Bangka Barat didasarkan pada reformasi UU Cipta Kerja untuk mengintegrasikan ruang darat dan laut dalam satu kesatuan dokumen hukum.

📁 Dokumen Induk

Perda No. 1 Tahun 2014

RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014-2034. Dasar RPJMD & Penataan Wilayah.
UU No. 6 Tahun 2023

Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Transformasi layanan digital.
PP No. 21 Tahun 2021

Penyelenggaraan Penataan Ruang. Perubahan Izin Lokasi menjadi KKPR.

🏢 Struktur Kelembagaan

DPUPR melalui Bidang Penataan Ruang menjalankan tiga fungsi utama:

1. Perencanaan Tata Ruang

2. Pemanfaatan Ruang

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Forum Penataan Ruang (FPR): Memberikan pertimbangan teknis dan penyelesaian sengketa pemanfaatan ruang.

Analisis profil geografis mencakup karakteristik fisik 6 kecamatan dan identifikasi zona rawan bencana banjir di wilayah Bangka Barat.

Data Karakteristik Kecamatan

Kecamatan	Persentase	Fokus Pengembangan
Mentok	16,46%	Pusat Pemerintahan, KIPT, Cagar Budaya
Simpang Teritip	21,97%	Agribisnis, Perkebunan, Rawan Banjir
Jebus	11,62%	Pertambangan, Perdagangan, Perikanan
Parittiga	11,47%	Agrobisnis, Kawasan Perkotaan Baru
Kelapa	21,10%	Sentra Perkebunan, Koridor Transportasi
Tempilang	17,38%	Perkebunan, Perikanan, Rawan Banjir

Analisis Risiko Banjir (Ha)

Luas pemukiman di zona risiko tinggi

RDTR Perkotaan Mentok

Ditetapkan melalui Perbup No. 40 Tahun 2024. Luas delimitasi 5.603 Hektare mencakup 5 Kelurahan dan 2 Desa.

Tanjung

Keranggan

Menjelang

Sungaibaru

Sungaidaeng

Terintegrasi OSS

Program Strategis RDTR

1

RDTR Jebus

Fokus penataan pertumbuhan utara & mitigasi banjir. Melalui Program MSIB.

2

RDTR Parittiga

Tahap validasi KLHS & Konsultasi Publik II. Pusat agrobisnis.

3

Revisi RTRW 2026

Sinkronisasi hasil evaluasi ATR/BPN dengan dinamika daerah.

Kawasan Industri & Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular

Dialokasikan seluas 588,25 Ha untuk menciptakan multiplier effect ekonomi.

RDTC

8,12 Ha

Riset & Pelatihan

Warehousing

15,45 Ha

Gudang & Logistik

Stockpile

22,08 Ha

Bahan Baku Curah

Proyeksi Kebutuhan Air Minum (RISPAM):

+1.330 Liter/Detik (Hingga 2035)

SKW I Mentok (Wisata)

Cagar Budaya Menumbing

Pantai Tanjung Kalian

Batu Balai

Pantai Batu Rakit

Pantai Tanjung Ular

Pantai Menggris

Alur Pelayanan KKPR Digital

WILAYAH BER-RDTR

STEP 1

Pendaftaran OSS-RBA

Input titik koordinat & rencana kegiatan.

STEP 2

Validasi Otomatis

Sistem mengecek kesesuaian dengan Peta Digital RDTR Mentok.

KONFIRMASI KKPR

Selesai dalam 1 Hari Kerja (Setelah Bayar PNBP)

WILAYAH NON-RDTR

STEP 1

Kajian Teknis DPUPR

Cek peta RTRW, status kawasan hutan, & tumpang tindih.

STEP 2

Rapat Forum (FPR)

Penyusunan Pertimbangan Teknis & Rekomendasi.

PERSETUJUAN KKPR

Melalui verifikasi manual Tim Teknis

Transparansi Data Spasial

Akses pola ruang melalui portal resmi GISTARU & WebGIS daerah.

GISTARU ATR/BPN WebGIS Bangka Barat

⚠️ Resolusi Konflik Kewilayahan

Kompleks Perkantoran Pemkab

Terdapat indikasi tumpang tindih dengan delineasi Hutan Lindung di Mentok.

SOLUSI: Usulan Pelepasan Status Hutan (APL)

Reklamasi & Tanah Timbul

Aktivitas di sepanjang garis pantai membutuhkan legalitas peruntukan ruang darat baru.

SOLUSI: Pendataan Spasial & Koordinasi FPR

Target Strategis 2026

Penilaian Perwujudan RTR

Audit menyeluruh dari Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang ATR/BPN.

Integrasi Data Pajak

Sinergi KKPR dengan data PBB-P2 untuk optimalisasi PAD.

Pengawasan PPNS

Penegakan sanksi bagi pemanfaatan ruang tanpa KKPR.