Kepastian Hukum Atas Tanah, Landasan Pembangunan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bangka Barat melalui Bidang Pertanahan menyelenggarakan urusan otonom guna mengintegrasikan tata ruang, pengelolaan aset lahan publik, dan pengadaan tanah strategis demi kesejahteraan daerah.
Landasan Utama
Perda No. 9/2023
Status Organisasi
Dinas Tipe A
Cakupan RDTR Mentok
Visualisasi distribusi wilayah digitalisasi pertanahan berdasarkan Perbup No. 40 Tahun 2024 (Total: 5.603 Ha).
Pembagian Kewenangan Konkuren
Memahami perbedaan peran antara Pemerintah Pusat (ATR/BPN) dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan urusan pertanahan.
Kantor Pertanahan BPN
Instansi Vertikal- ✓ Penerbitan Sertifikat Hak (HM, HGB, HP, HGU)
- ✓ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- ✓ Pemetaan Kadastral Nasional
DPUPR Bangka Barat
Otonom & Tugas Pembantuan- ✓ Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Umum
- ✓ Penatausahaan & Sertifikasi Aset Daerah
- ✓ Fasilitasi Sengketa Tanah Garapan (Non-Litigasi)
- ✓ Verifikasi KKPR melalui Sistem OSS
Fokus: Koridor Tanjung Ular
Pengadaan tanah koridor jalan Tanjung Ular – Air Limau merupakan proyek strategis yang menghubungkan simpul konektivitas laut dengan jaringan darat utama. DPUPR memastikan musyawarah transparan dan ganti kerugian berbasis nilai wajar (KJPP).
Pagu Anggaran Ganti Rugi
± Rp 5.000.000.000
Wilayah Terdampak
Air Putih & Air Limau
Tahapan Pengadaan Tanah
Perencanaan & Persiapan
Penyusunan DPPT dan Penetapan Lokasi (Penlok) oleh instansi pemrakarsa.
Penilaian KJPP
Penilaian independen untuk menghasilkan Nilai Penggantian Wajar.
Musyawarah & Pembayaran
Kesepakatan bentuk ganti rugi dan penyerahan hak kepada negara.
Integrasi OSS & RDTR Mentok
Transformasi pelayanan dari manual ke digital melalui sistem GISTARU. Berdasarkan Perbup No. 40/2024, proses verifikasi kini dilakukan secara otomatis untuk mempercepat iklim investasi.
Kecepatan Layanan
Alur Kerja Sistem OSS-GISTARU
Input via OSS
Pemohon menginput koordinat poligon lokasi usaha.
Overlay Spasial
Sistem menarik data GISTARU & overlay dengan peta RDTR.
Verifikasi Teknis
Tim DPUPR memeriksa kesesuaian zonasi secara digital.
Output Digital
Penerbitan Konfirmasi KKPR dalam 1 hari kerja.
Standardisasi Layanan Teknis
Kepastian transparansi, waktu, dan output melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pertanahan.
| Layanan | Persyaratan Utama | Estimasi | Output |
|---|---|---|---|
| Pengadaan Tanah Kepentingan Umum | DPPT, Peta Ruang, Penlok | 3-6 Bulan | Berita Acara |
| Verifikasi KKPR Investasi Digital | NIB, Poligon Koordinat | 1 Hari | Dokumen Digital |
| Sertifikasi Aset Lahan Pemerintah | Bukti Perolehan, KIB | 30-60 Hari | Sertifikat Hak Pakai |
| Mediasi Sengketa Non-Litigasi | Surat Aduan, Bukti Fisik | 14-30 Hari | BA Mediasi |
Multiplier Effect
Pembangunan jalan memicu kenaikan Land Value Capture dan kelancaran logistik pelabuhan.
Akuntabilitas WTP
Sertifikasi aset daerah berkontribusi pada validitas Laporan Keuangan (LKPD) di mata BPK.
Optimalisasi PAD
Integrasi data spasial mempercepat validasi BPHTB untuk pendapatan daerah.
Trajektori Penguatan Digitalisasi
Geoportal Spasial
WebGIS terpadu yang terintegrasi dengan PPIDS UBB.
Otomasi Pajak
Validasi BPHTB otomatis sesuai Perbup 13/2025.
Pemrograman OSS
Penyelarasan format GISTARU tanpa kendala teknis.
Peta Konflik
Mitigasi proaktif wilayah rawan tumpang tindih.